MANAJEMEN RISIKO PENANGANAN ORANG TERLANTAR OLEH APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Abstract

Penanganan orang terlantar merupakan salah satu bentuk pelayanan sosial yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko kerja yang tinggi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan di daerah. Berbagai risiko dapat muncul dalam setiap tahapan penanganan, mulai dari penjangkauan, asesmen, pemulangan, hingga rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk menjamin efektivitas, akuntabilitas, serta keberlanjutan pelayanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan manajemen risiko dalam penanganan orang terlantar oleh ASN pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap ASN yang terlibat langsung dalam penanganan orang terlantar. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep manajemen risiko telah dipahami secara umum oleh ASN, namun penerapannya belum sepenuhnya terstruktur dan terintegrasi dalam setiap tahapan penanganan orang terlantar. Risiko operasional, administratif, dan keselamatan kerja masih menjadi tantangan utama yang dihadapi ASN, terutama akibat keterbatasan sumber daya, belum optimalnya prosedur operasional berbasis risiko, serta rendahnya budaya sadar risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan manajemen risiko melalui peningkatan kompetensi ASN, dukungan kepemimpinan, dan integrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas penanganan orang terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan.